HMI Sumut: Bansos jangan disalahgunakan untuk Kepentingan Pilkada 2020

0

Medan | Lensamedia.id – Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta agar tidak ada oknum yang melakukan perbuatan penyalahgunaan Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Kami minta agar pemberian Bansos, baik bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Covid-19, bantuan tunai dan bantuan lainnya yang akan diberikan pada masyarakat, tidak disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2020 di Sumut ini,” kata Ketua Umum Badko HMI Sumut, M.Alwi Hasbi Silalahi, Minggu (29/11/2020).

Katanya lagi, Bansos yang akan diberikan pada masyarakat, jangan sampai dijadikan sebagai alat mengancam agar memilih salah satu Paslon.

“Apa lagi sampai mengancam, tarik kembali Bansos bila tak memilih si Fulan atau si Fulana, jangan sampai ada oknum pejabat pemerintah atau kerabat dan kolega salah satu paslon melakukan tindakan tidak terpuji itu. Jangan jadikan Bansos sebagai senjata mengancam masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, hal itu rawan terjadi karena melihat dibeberapa daerah telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oknum pemerintah/desa, untuk memilih salah satu paslon. Untuk itu, Hasbi mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar melakukan pemantauan dan pengawasan secara ketat.

“Potensi kecurangan ini rawan terjadi. Lihat saja dibeberapa daerah, telah terjadi mobilisasi dan pengkondisian untuk memilih salah satu paslon. Untuk itu saya mengingatkan pada rekan-rekan Pendamping Desa, Pendamping Keluarga Harapan, dan lainnya, untuk tidak masuk pada wilayah politik praktis termasuk Pilkada 2020. Saya juga berharap pada Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara ekstra, bila ada yang melanggar aturan itu, segera proses sesuai aturan,” tegas putra Kabupaten Asahan ini.

Dia menilai, bila penyalahgunaan Bansos itu terjadi, maka akan menjadi contoh buruk bagi demokrasi Indonesia, terkhusus demokrasi di Sumut.

“Bila itu terjadi, tamatlah demokrasi kita. Itu akan menjadi contoh buruk bagi kita,” tutupnya.

Sebelumnya, Relawan Pemantau Pilkada Simalungun (RPPS) menekankan kepada Kementerian Sosial untuk menunda pembagian Bantuan Sosial di Kabupaten Simalungun, karena terdapat oknum Aparatur Sipil Negara yang mengancam masyarakat untuk memilih salah satu Pasangan calon pada Pilkada Simalungun.

“Sebaiknya Bantuan Tunai ini diberikan setelah Pilkada 2020, karena banyak aduan dari masyarakat, bahwa bantuan tunai ini seolah olah diberikan oleh salah satu Paslon yang kita tahu bersama paslon tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penguasa atau Pejabat di Kabupaten Simalungun” tegas Firman, Relawan Pemantau Pilkada Simalungun.

Masyarakat mengeluhkan kepada Relawan Pemantau Pilkada Simalungun untuk memastikan bantuan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sosial lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, bukan dari pasangan calon tertentu.

“Kami mendapat laporan juga, bahwa beberapa hari lalu, ada masyarakat mengeluh terkait PKH, Bantuan Tunai dan bantuan sosial yang lain itu harus dibarengi dan diancam dengan memilih salah satu paslon, jika tidak akan di coret sebagai penerima bantuan sosial, atau penerima PKH” tutup Firman. (Why/Red)


68 total views, 2 views today