Izin Tambang PT Kalbar Bumi Perkasa Terindikasi Melanggar

0
Mess PT Kalbar Bumi Perkasa (PT KBP) terletak di Dusun Beginjan, Desa Beginjan, Kecamatan Tayan hangus terbakar (foto:suara.com)

Lensa Media – Sejak Kementerian ESDM memberlakukan PP Nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 dan 6 tahun 2017, berupa kebijakan relaksasi ekspor olahan mineral (konsentrat) kepada perusahaan tambang dengan syarat wajib membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun.

Namun apa dikata, meski sudah diberlakukan oleh pemerintah dan bersifat wajib, tapi ada saja beberapa perusahaan tambang yang belum mematuhi aturan tersebut, salah satunya perusahaan tambang adalah PT Kalbar Bumi Perkasa, yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat.

Bahkan, perusahaan ini diduga telah menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh Kementerian ESDM. Diantaranya yaitu melaksanakan loading bukan dilokasi yang tertera didalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, pembangunan smelter milik PT Kalbar Bumi Perkasa ini juga dinilai sangat lambat progressnya bahkan terkesan seperti dilama – lamakan, padahal pembangunan smelter sudah berjalan dua tahun lebih sejak PP Nomor 1 tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 5 dan 6 tahun 2017 diberlakukan.

Aturan tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 1 tahun 2014 yang sebelumnya melarang ekspor hasil tambang tanpa melakukan proses pemurnian di dalam negeri. Salah satu alasan kenapa aturan izin ekspor tersebut diberlakukan adalah untuk menambah arus kas perusahaan dalam membangun smelter. Menteri ESDM, Ignasius Jonan sendiri sudah menegaskan akan menutup perusahaan tambang yang tidak membangun smelter.

Jonan menegaskan, harus membangun smelter jika perusahaan ingin ekspor konsentrat, atau dalam proses dalam jangka lima tahun, hal itu juga harus dipertegas dengan pernyataan bermaterai. Kalau tidak, Ia akan mencabut izinnya.

“Ketiga perusahaan pertambangan tersebut sudah memanfaatkan kebijakan ekspor oleh Pemerintah di antaranya PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri tetapi program smelternya masih rendah,” kata Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Kalbar, Sigit Nugroho di Pontianak, pada Minggu (09/12/2018).

Lebih lanjut Sigit menerangkan bahwa dengan lambatnya pembangunan smelter tersebut, muncul persepsi bahwa ketiga perusahaan tersebut yang salah satunya adalah PT Kalbar Bumi Perkasa, telah menyalahgunakan izin ekspor mineral mentah yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Padahal, sudah ada jutaan ton nikel dan bauksit yang telah diekspor oleh ketiga perusahaan tersebut tanpa dimurnikan, namun tidak ada satupun smelter yang sudah terbangun.

“Itu sebenarnya ranahnya perusahaan, kenapa tidak bisa ‘kebut’ progresnya, yang pasti pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan izin ekspor dengan catatan dia (perusahaan tambang tersebut) membangun smelter,” ujarnya.

Tapi sayang, meskipun sudah terindikasi melakukan pelanggaran seperti itu, baik pemerintah maupun institusi penegak hukum setempat hingga saat ini belum juga melakukan penindakan. Padahal, pihak Kementerian ESDM sendiri sudah menegaskan bahwa pihaknya akan menutup perusahaan tambang yang tidak mematuhi aturan, dan meminta kepada pihak – pihak terkait untuk melakukan penindakan. Salah satunya dengan memberikan rekomendasi ke Dinas PMPTSP, agar nantinya dinas tersebut yang mengeksekusinya.

“Jadi, dari 528 IUP minerba di Kalbar, sekarang tinggal tiga perusahaan pertambangan yang bersatus non-CnC yang akan kami cabut yaitu PT Ketapang Makmur Mandiri, PT Sumber Agro Lestari, dan PT Gema Nusa Abadi Mineral karena dianggap telah berakhir,” ungkapnya.

Tindakan tersebut, menurutnya dilakukan dengan mengacu pada Permen ESDM No. 43/2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba, maka IUP yang berstatus non-Clean and Clear (Non-CnC) harus dicabut atau berakhir.

“Untuk itu, jika pemegang IUP yang ingin melakukan eksplorasi ternyata tak memenuhi syarat yang ada, Pemda diminta mencegahnya,” katanya.

1,340 total views, 3 views today