Jakarta | Lensamedia.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukan), Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah menuduh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai dalang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja, yang berujung ricuh, dan meminta andi arief klarifikasi kapan tuduhan itu diucapkan pemerintah.
Mulanya, Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief menulis cuitan di Twitter yang ditujukan untuk Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, Menko Polhukam, Mahfud Md, dan BIN. Dia meminta penjelasan soal pihak yang dituduh menunggangi aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.
“Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Panjaitan dan Pak Prof @mohmahfudmd dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi Omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoak ke masyarakat,” cuitan Andi Arief seperti dilihat di Twitter pada Rabu (14/10/2020).
Andi Arief kemudian kembali meminta klarifikasi dari pemerintah, lewat cuitan di Twitternya dengan menandakan akun Twitter Mahfud MD.
“Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda,” tambahnya.
Cuitan Andi Arief lalu ditanggapi Mahfud Md di Twitter. Dia menegaskan pemerintah tidak pernah menuding SBY maupun anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai dalang dari demo yang berujung ricuh pada 8 Oktober 2020 lalu.
“Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras,” ketik Mahfud Md.
Mahfud Md balik meminta Klarifikasi ke Andi Arief untuk menunjukkan kapan pemerintah menuding SBY mendalangi demo.
“Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas,” ungkap Mahfud. (glm/red)
681 total views, 1 views today
