Tolak Saudara Kandung JR Saragih Jadi Calon Bupati Simalungun, Warga Simalungun Kirim Surat Terbuka ke Megawati Soekarno Putri

0

lensamedia.id – Pencalonan saudara kandung Bupati Simalungun, JR Saragih yaitu H. Achmad Anton Saragih sebagai calon Bupati Simalungun pada Pilkada Serentak 2020 mendatang mendapatkan penolakan dari warga Simalungun. Aspirasi penolakan warga terhadap pencalonan H. Achmad Anton Saragih yang rencananya akan maju melalui PDIP ini bahkan disampaikan oleh warga dalam bentuk surat terbuka yang ditujukan langsung ke Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Melalui organisasi DPP -Komite Nasional Pemuda Simalungun Indonesia (KNPSI), warga mengungkapkan beberapa fakta kebobrokan pembangunan di Simalungun dibawah kepemimpinan JR Saragih selama 9 tahun memimpin Simalungun.

“Selama 9 tahun Pemkab Simalungun telah menggunakan anggaran sebanyak Rp. 18,7 Triliun namun Kabupaten Simalungun hampir tidak ada mengalami kemajuan yang sesuai dengan jumlah anggaran Rp. 18,7 Trilun tersebut. Bahwa indikasi kemunduran Kabupaten Simalungun ini terlihat dari Pengelola Keuangan Terburuk dari 183 Kabupaten, Ranking 337 dari 395 Kabupaten sesuai SK Mendagri, 3 kali memperoleh predikat Disclaimer dari BPK RI, periode 2010 -2015 Jumlah Penduduk miskin yang bertambah, persentase jalan baik jadi rusak bertambah, jalan rusak sedang jadi rusak parah bertambah dan kenaikan persentasi jalan rusak parah juga bertambah dan nggaran belanja pegawai yang mencapai 74,3 %,” ungkap KNPSI melalui surat terbuka yang ditanda tangani Ketua Umum Jan Wiserdo Saragih, via Whatsapp, pada Selasa (9/5).

KNPSI juga mengungkapkan, adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses sosialisasi H. Achmad Anton Saragih sebagai bakal calon Bupati Simalungun karena diduga melibatkan para ASN di lingkungan Pemkab Simalungun. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk membentuk dinasti politik di Simalungun yang menghalalkan segala cara.

“Pada banyak kesempatan terlihat kerap kali ASN Pemkab Simalungun mendampingi H.Achmad Anton Saragih dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Simalungun,” ungkap KNPSI.

Dalam surat terbukanya, KNPSI juga mengungkap beberapa indikasi pemborosan anggaran selama JR Saragih memimpin sebagai Bupati, seperti pembangunan Bandara Rondahaim yang jadi terbengkalai, proyek Finger Print yang tidak berfungsi, Pembangunan Rest Area, Pembangunan Kantor Bupati hingga dua kali, Pembangunan Rumah Dinas Kepala Dinas yang kemudian tidak ditempati, serta pembangunan Rumah Wakil Bupati yang akhirnya ditempati oleh Kejari Simalungun.

Parahnya lagi, walaupun telah menghabiskan anggaran hingga Rp. 30 Miliar untuk pengadaan lahan dan membangun kantor Bupati Simalungun, namun tanah tempat dibangunnya Kantor Bupati Simalungun nyatanya bukan lagi menjadi milik Pemkab Simalungun karena kepemilikannya ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian, buruknya sistem pengelolaan anggaran juga menjadi catatan buruk yang juga disorot oleh KNSPI.

“Buruknya pengelolaan anggaran yakni Disclaimer tiga kali , setiap tahun audit BPK RI menemukan jumlah kerugian Negara yang tinggi, kebijakan yang tidak berkeadilan yakni adanya 7 Kecamatan yang pernah tidak mendapat dana APBD untuk Pembangunan tetapi tahun yang sama Bantuan Hibah kepada pihak ke tiga mencapai 58 Miliar, anggaran untuk HUT RI dan Hari-besar mencapai Rp. 10 Miliar,” ungkap KNSPI.

Selain itu, pada Pilkada 2015 lalu, Pemkab Simalungun juga membuat anggaran yang tidak rasional dan diduga terjadi penyelewengan, salah satunya adalah biaya makan minum Kepala Daerah hingga Rp. 25,7 juta per hari. Bantuan beasiswa dari PTPN IV juga diduga tidak berkeadilan.

“Kepada siswa SMP /SMA Negeri Rp. 2,5 juta per orang tetapi kepada siswa Efarina sekolah milik J.R. Saragih mendapat Rp. 26 Juta per orang,” tulis surat tersebut.

Anehnya, anggaran beasiswa tersebut naik hingga 74.200 % di tahun 2015 menjadi Rp 17,4 miliar saat Pilkada berlangsung, namun di tahun berikutnya anggaran ini kemudian turun lagi menjadi Rp 1,4 miliar yang akhirnya memutus beasiswa untuk 15.370 orang siswa.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut, KNSPI juga menyoroti berbagai kejanggalan yang terjadi di masa pemerintahan JR Saragih, mulai dari ketimpangan pembangunan jalan, tingginya kemiskinan, ketidakadilan dan indikasi penyelewenangan dana pada program pembagian bantuan hibah sebesar Rp 3,5 miliar, serta pemberhentian ribuan tenaga kerja honorer ditengah meningkatnya anggaran pegawai Pemkab Simalungun.

Berdasarkan fakta-fakta itulah, KNSPI meminta kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri untuk mempertimbangkan aspirasi mereka agar tidak mencalonkan H. Achmad Anton Saragih, karena dikhawatirkan akan melanjutkan kebobrokan sistem pemerintahan di Pemkab Simalungun seperti yang selama ini dijalankan oleh JR Saragih.

“Pencalonan H. Achmad Anton Saragih yang merupakan saudara kandung dari Bupati Simalungun DR.J.R. Saragih kami khawatirkan akan berpola dan bertindak serta berkebijakan sama dengan Bupati Simalungun saat ini yang telah banyak membawa Kabupaten Simalungun kepada keadaan yang tidak baik. Untuk itu kami meminta kiranya Partai PDI Perjuangan dapat mempertimbangkan permintaan kami ini untuk tidak mencalonkan Pemimpin di Kabupaten Simalungun yang tidak terkait dengan bupati Sebelumnya,” tutupnya.

722 total views, 5 views today