BMI Tanggapi Deklarasi Capres Millenial Erick Thohir

    0

    lensamedia.id – Deklarasi Capres Millenial Erick Tohir kemarin hari selasa, 10 maret 2020 menuai reaksi dari Sayap Partai Demokrat yaitu Bintang Muda Indonesia. Kepala Sekolah Pengkaderan Bintang Muda Indonesia (BMI) Qomaruddin Hasan menilai bahwa luka yang ada di BUMN soal Jiwasraya dan asabri masih mengangah namun dengan tidak elok dan patutnya ada organ yang memunculkan wacana untuk mencapreskan Figur Menteri BUMN maju di Pilpres 2024.

    “Sebagai pengurus BMI pusat, pertama kami meminta kepada pemerintah saat ini untuk mengusut secara tuntas sampai akar-akarnya kasus mega sekandal jiwasraya dan asabri. Kedua kembalikan jiwasraya dan asabri sebagai lembaga asuransi milik negara tetap prudent, akuntabel dan confident dalam mengelola asuransi.” dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (13/3/2020)

    Qomaruddin Juga meminta kepada Pemerintah untuk menjelaskan secara terang benderang mengenai perkembangan kasus Jiwasraya dan Asabri sebab bila tidak marwah pemerintah akan jatuh, dan publik geram dalam menilai kebijakan pemerintah.

    “Kita semua tidak menginginkan adanya pengadilan jalanan dalam merespon mega sekandal ini, ada moral force yang dimiliki masyarakat agar pemerintahan yang dipimpin oleh presiden jokowi lebih baik bukan seperti realitas yg ada sekarang semakin hari semakin terpuruk diberbagai sektor,” pungkasnya.

    “Sampai saat ini kasus Jiwasraya dan Asabri yang menelan kerugian negara puluhan triliun nasibnya belum menuai kejelasan (sumir) tidak ada goodwill yang ditunjukan pemerintah untuk menuntaskan mega skandal ini kepublik, kurangnya progres dalam penanganan kasus mega sekandal jiwasraya dan asabri memunculkan image public bahwa mega skandal di endapkan.” kata Qomaruddin Hasan dalam keterangan tertulisnya (13/03/2020)

    Qomaruddin menambahkan, Kasus Jiwasraya dan Asabri juga membuat publik tidak percaya dengan public insurance yang dimiliki oleh pemerintah, bukan hanya krisis kepercayaan yang di timbulkan, namun mega sekandal ini juga memunculkan image negatif pada pemerintan jokowi.

    “Hal tersebut dibuktikan dengan adanya gerakan aksi dengan memasang spanduk untuk mendesak pembongkaran kasus Jiwasraya dan asabri, gerakan itu kita patut apresiasi mengingat kerugian negara yang cukup fantastik nilainya. Selain hal itu ada yg lebih prinsip dalam berbangsa dan bernegara untuk menegakkan keadilan demi kemakmuran rakyat Indonesia.” tambahnya.

    Ia juga mengingatkan, Dengan kepanikan publik di berbagai sektor mestinya wacana mencalonkan menteri BUMN untuk menjadi capres 2024 tidak dimunculkan dulu. Karena ini, sama halnya menambah luka yang lebih parah lagi, mengingat ekonomi semakin merosot, rupiah melesat tinggi sampai angka 14 ribu keatas, ditambah goncangan ekonomi global.

    “Bila pemerintah tidak hati hati maka bahtera Indonesia akan terpelanting ke jurang kemarahan rakyat, saya kira ibarat rumah, jiwasraya dan asabri adalah pemantik terjadinya krisis legitimasi pada pemerintahan jokowi.” katanya.

    Menurut pengamatan Qomaruddin, ada yang tidak logik dalam proses penanaman saham yang dilakukan oleh jiwaseraya dan asabri, dimana Jiwasraya ditengarai telah memainkan saham di 14 reksa dana dengan total investasi mencapai Rp 9 triliun dan nilai kepemilikan sebesar 50%-100% pada masing-masing emiten. Sebanyak 99,64% dana kelolaan investasi Jiwasraya dilimpahkan pada instrumen saham.

    “Pertaruhan terbesar Jiwasraya jatuh pada perusahaan perdagangan ikan hias, PT Inti Agri Resources Tbk. (IIKP) dengan total investasi sebesar Rp6 triliun. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang dimiliki IIKP sendiri.” katanya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), IIKP hanya memiliki aset Rp332 miliar dan kerap mengalami kerugian. Hal ini tidak logik, Orang awam saja pasti mengerti dan tidak mau menaruh modal pada perusahaan yg asetnya lebih kecil ketimbaang modalnya. Pemerintah harusnya tegas dan berani untuk membuka seterang terangnya kasus ini.

    “Pak Joko Widodo adalah Top leader dalam pemerintahan kita termasuk dalam pemberantasan korupsi, kuat dan tidaknya KPK variabel utama ada ditangan persiden, begitu juga baik atau kurang prestasi pemerintahan juga tergantung presiden dan semua rakyat akan melihat beliau gagal atau berhasil.” tutupnya. (rel)

     348 total views,  2 views today