Bogor | Lensamedia.id – Di tengah maraknya tuntutan para kader yang menghendaki transparansi laporan keuangan Partai, mantan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Bogor Reflianosa Ibrahim mulai buka-bukaan.
Reflianosa yang menjabat Bendahara Partai Golkar Kota Bogor periode 2016-2020, membeberkan catatan keuangan Partai selama dirinya menjabat.
“Saya mengemban jabatan Bendahara Partai Golkar Kota Bogor selama periode 2017–2018, karena dengan janggal saya di PLT-kan di tahun 2018,” ungkap pria yang akrab disapa Refli tersebut.
Menurut Refli, melalui surat pendahuluannya, yang tertulis dalam sebuah buku laporan keuangan setebal 602 halaman dan ditujukan kepada Ketua Partai Golkar Kota Bogor, Tauhid J. Tagor tanggal 19 Juli 2018, ia memaparkan terkait pemberitaan mengenai tuduhan penyelewengan keuangan, yang dituduhkan kepada dirinya yang disebar di berbagai media massa.
“Untuk menganulir tuduhan penyelewengan ini, saya selaku Bendahara Partai Golkar Kota Bogor telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2017-2018, baik penggunaan Dana Bantuan Politik (Banpol) maupun penggunaan bantuan anggaran secara rinci dari anggota Fraksi Golkar DPR RI, Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat dan Fraksi Golkar DPRD Kota Bogor,” jelas Refli kepada awak media, Selasa 17/11.
“Ya sejak Oktober, November sampai Desember 2017, saya selaku Bendahara telah memberikan rekapitulasi laporan keuangan secara tertulis dan terinci kepada Ketua Golar Kota Bogor. Namun sangat disayangkan kenapa dalam revisinya Tauhid J. Tagor justru meminta saya untuk menghilangkan beberapa catatan pengeluaran keuangan, dengan alasan agar pemasukan dan pengeluaran keuangan DPD Partai Golkar Kota Bogor berimbang,” tambah Refli.
“Anehnya lagi, laporan keuangan yang telah disampaikan kepada ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor itu justru tidak pernah disampaikan dalam rapat kepada anggota lainnya,” lanjut Refli.
Refly juga menyampaikan, rekapitulasi pemasukan keuangan Partai Golkar Kota Bogor itu terhimpun sebesar Rp543.500.000 yang berasal dari sumbangan anggota Fraksi Golkar DPR RI, DPRD Jawa Barat dan DPRD Kota Bogor, termasuk juga dana Bantuan Politik (Banpol) yang bersumber dari APBD Kota Bogor.
“Saat transisi dari Yus Ruswandi ke Tauhid J. Tagor, saya belum menerima catatan keuangan. Bulan April 2017, saya mulai mengelola keuangan secara rutin. Maret 2018 saya sudah tidak lagi mengelola keuangan Partai Golkar, karena saya sudah dipecat oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor,” beber Refli.
Dalam laporannya, Refli mengaku menuliskan rekapitulasi pengeluaran dan pemasukan keuangan Partai Golkar Kota Bogor sebesar Rp806.049.883, dengan perincian honor sekeretariat dan kebutuhan kesekretariatan Rp65.000.000, Pembayaran Listrik, PDAM, Telepon, dan lain lain, Rp65.178.083, konsumsi internal dan eksternal Rp16.449.800, Bantuan kegiatan eksternal Rp40.500.000, Bantuan dana internal Rp.4.200.000, Biaya pemasangan iklan di berbagai media Rp38.050.000, serta biaya Operasional Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor Tauhid J. Tagor Rp20.350.000,” ujar Refli.
“Saya juga mencatat, pengeluaran operasional pengurusan rekomendasi bakal calon Wali Kota Bogor Tauhid J. Tagor Rp91.900.000, Pemesanan Karangan bunga Rp23.100.000, pembelian perlengkapan meubeuler kantor Rp30.972.000, Pembuatan KTA Golkar Rp9.300.000, Biaya pelantikan pengurus Partai Golkar Kota Bogor Rp5.000.000, biaya Musyawarah Kecamatan (Muscam) Rp27.350.000, serta biaya Rakerda Golkar Kota Bogor Rp90.000.000,” bebernya.
“Ada juga dana Survey menjelang Rakerda Rp25.000.000, biaya buka bersama Rp13.650.000, Nonton bareng film G30 S/PKI Rp8.800.000, Idul Qurban Rp5.850.000, konsolidasi antar partai Rp8.650.000, Bantuan HUT Partai Golkar Rp10.000.000, Musyawarah Kelurahan (Muslur) Rp128.000.000, pengembalian dana talangan Rp60.000.000, Pelantikan Bapilu Rp5.500.000, dan Branding Ambulance Rp5.000.000,” terang Refli.
Lebih lanjut Refli mengatakan, dari rekapiltulasi itu meninggalkan sisa utang Rp262.459.883, terdiri dari dana talangan salah seorang kader Rp98.000.000 dan dana talangan Bendahara Rp164.549.883. “Pada intinya, uang Banpol Rp162 juta yang bersumber dari APBD Kota Bogor, hampir semuanya dipergunakan membiayai kebutuhannya Tauhid J. Tagor,” katanya.
“Ya sementara Partai Golkar Kota Bogor tetap berjalan karena saya upayakan mencari sumber sumber lain termasuk mencari dana talangan yang minus Rp262.000.000, dan itu menjadi utang saya.”
“Utang itukan harusnya dipertanggungjawabkan oleh Tagor, karena uang itu habisnya untuk kebutuhan operasional Tagor, tetapi utang itu dilimpahkan Tagor menjadi utangnya DPD Golkar Kota Bogor. Kan aneh,” tegas Refli.
Menurut Refli, yang dilaporkan oleh dirinya selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Bogor “sangatlah bertolak belakang” dengan apa yang dilaporkan Tagor kepada Ketua BPK atau Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
“Surat yang tidak bernomor dan tidak ada tanggal pengirimannya, serta tidak ditandatangani Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bogor, dinilai banyak kejanggalan. Jika sudah seperti ini, serta desakan para kader Partai, siapa yang salah? Kalau memang saya salah silahkan laporkan ke Polisi,” pungkas Refli. (Ddy/Hja/Red)
904 total views, 2 views today
