Lensa Media – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri dan mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2020 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Rapat Paripurna DPR ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di Ruang Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/08).
Pandangan dari 10 fraksi tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicaranya. Secara umum, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dan sepakat atas Rancangan Undang-Undang APBN TA 2020 beserta nota keuangannya untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
Pada kesempatan yang sama , Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Siti Masrifah membacakan pandangan umum atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya. Fraksi PKB secara umum menyambut baik upaya pemerintah dalam mengarahkan belanja pemerintah pusat tahun 2020 guna penguatan daya saing melalui dukungan program baru yang diinisiasi, sepert peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Terakhir dan yang utama kebijakan fiskal tahun 2020 yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka menyambut baik strategi pembiayaan investasi pemerintah,” papar Masrifah saat membacakan pandangan fraksi di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Menurut Masrifah, Fraksi PKB memandang kebijakan fiskal tahun 2020 yang bertemakan APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM harus dikawal, dan dipastikan telah direncanakan dan disusun oleh pemerintah dengan misi menegakkan keadilan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Masrifah menambahkan, pengembangan SDM Indonesia akan dialokasikan ke beberapa pos yang dianggap penting, seperti dana pengembangan pendidikan nasional, dana abadi penelitian, dan juga tambahan inisiatif baru yaitu dana alokasi kebudayaan dan dana Abadi perguruan tinggi.
Namun demikian, mayoritas fraksi memberikan masukan agar Pemerintah berhati-hati dengan asumsi makro RUU APBN TA 2020 mengingat kondisi perekonomian global masih penuh ketidakpastian yang dapat berimbas pada perekonomian negara-negara emerging markets termasuk Indonesia.
Fraksi-fraksi mengharapkan Pemerintah dapat terus menjaga kestabilan perekonomian melalui APBN 2020 beserta Nota Keuangannya sehingga Pemerintah memiliki anggaran yang cukup untuk mengintervensi kebijakan ekonomi dalam rangka menjaga kestabilan di tengah gejolak global. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dituntut semakin konsisten. Kebijakan yang dimaksud adalah terkait dengan pengembangan SDM dan terus melanjutkan infrastruktur.
506 total views, 1 views today
