Evaluasi Kebijakan Perluasan Ganjil-genap, Syafrin Liputo: Taksi Online Sedang Kami Upayakan

0
Forum Group Discussion (FGD) kebijakan perluasan aturan ganjil-genap di ruas jalan wilayah DKI Jakarta (21/8/19)

Lensamedia.id – Hari Rabu (21/8/19), Forum Group Discussion (FGD) digelar oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta terkait dengan evaluasi kebijakan perluasan zona ganjil-genap di beberapa ruas jalan DKI Jakarta.

FGD yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pehubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, juga dihadiri para petinggi Korlantas Polri, Dewan Transportasi Daerah, Organda, beberapa Organisasi perwakilan Driver online dan pihak Rumah Sakit yang terdampak zona ganjil-genap.

Diskusi sempat menghangat ketika pihak Organda meminta sesuai dengan rencana semula tidak ada penambahan atau pengurangan dalam regulasi. Sedangkan Perwakilan driver online meminta taksi online yang dalam PM Hub 118/2018 disebut Angkutan Sewa Khusus dan secara tegas sudahh disebut sebagai angkutan umum dibebaskan dari ganjil genap untuk memenuhi unsur kesetaraan dengan taksi plat kuning.

Tanggapan salah satu peserta rapat, Robert Kauripan atas pernyataan Kadishub yang menyatakan Dishub dan POLRI sudah tidak bisa memberikan tanda stiker pada taksi online, “Mempelajari amar putusan MA no 37p/2017 dalam memutus perkara hakim jelas-jelas menyatakan bahwa kewenangan untuk penandaan di taksi online seharusnya oleh POLRI bukan kemenhub. Dalam UU lalulintas no 22/2009 jelas disebut Angkutan umum tidak boleh dikenakan gage (pembatasan)” tuturnya.

Sementara perwakilan dari pihak Rumah Sakit yang terdampak kebijakan aturan ganjil-genap meminta di kecualikan dari aturan tersebut karena banyak pasien darurat yang butuh tindakan medis segera. Dan menurut data yang disampaikan, pasien yang berobat saat ini didominasi oleh kategori Penyakit Tidak Menular (PTM) yang juga diantaranya penyakit bersifat darurat.

Salah satu pertimbangan diterbitkannya kebijakan perluasan zona ganjil-genap adalah guna menekan tingkat kemacetan dan polusi udara yang telah menjadi konsentrasi Pemerintah DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya sistem ganjil-genap diharapkan masyarakat dapat beralih pada moda transportasi umum.

 196 total views,  1 views today