Kerap Merugi, Pemerintah Harus Tegas Basmi Mafia – Mafia di BUMN

0

Lensa Media – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam beberapa tahun ini kerap dikabarkan mengalami kerugian hingga trilyunan rupiah. Misalnya di sepanjang semester I – 2017, ada sekitar 24 BUMN tercatat rugi, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp 5,82 triliun. Baru – baru ini misalnya, BUMN di bidang energi dan pertambangan seperti Pertamina dan Krakatau Steel, demikian juga dengan ANTAM dan PT Timah yang kinerjanya kian melemah.

Pertamina misalnya, harus mengalami penurunan laba yang sangat signifikan yakni hingga 73 persen pada per semester I – 2018 meskipun masih untung Rp 5 Trilyun, tapi jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan periode sebelumnya. Kemudian juga PLN mencatatkan rugi sebesar Rp 5,3 Triliun pada semester I – 2018.

Begitupun juga dengan Krakatau Steel, yang menjadi sorotan belakangan ini karena mengalami kerugian hingga 7 tahun berturut – turut. Bahkan kabarnya, perusahaan penghasil baja ini akan memberhentikan sebagian karyawannya untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

Begitupun juga perusahaan energi lainnya, seperti PT Timah dan ANTAM, yang kinerjanya dinilai stagnan bahkan melemah dalam beberapa tahun belakangan ini. Lantas, apa yang menyebabkan BUMN terus merugi?

Rentan Permainan Mafia

Permainan mafia di perusahaan – perusahaan BUMN memang dinilai sangat rentan, apalagi di BUMN yang bergerak di bidang energi dan pertambangan yang kerap mengelola proyek – proyek bernilai fantastis.

Tentu saja, untuk bisa terus bermain di BUMN, para mafia ini terus berusaha agar para pimpinan – pimpinan BUMN tidak diisi oleh orang – orang yang memiliki ketegasan dan kecakapan. Karena kehadiran sosok – sosok seperti itu bisa mengganggu kelancaran bisnis mereka.

Persoalan mafia jabatan di BUMN juga kerap mendapatkan sorotan, karena terbukti beberapa kali, banyak pimpinan – pimpinan BUMN yang berurusan dengan KPK. Misalnya, Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) yang kena OTT KPK atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang tak kalah heboh, pada Rabu (27/03/2019) KPK menjaring 7 orang termasuk jajaran direksi PT Pupuk Indonesia.

Kemudian penangkapan Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Muhammad Firmansyah Arifin (MFA) pada 2017 lalu, terkait kasus pengadaan kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) oleh PT PAL Indonesia ke instansi Filipina. Saat itu, KPK menyita uang sebesar US$ 250.000 dalam tiga amplop yang diduga sebagai bagian dari fee yang didapat Firmansyah atas proyek tersebut.

Kasus – kasus penangkapan itu mungkin hanya segelintir dibandingkan permainan – permainan lainnya di tubuh BUMN yang mungkin belum terungkap. Banyak pihak menduga, proses pemilihan struktur pimpinan BUMN yang tidak transparan selama ini menjadi penyebab melemahnya kinerja BUMN, yang diduga ada campur tangan permainan mafia didalamnya. Hal itu sebenarnya juga pernah diutarakan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

“Saya berharap seharusnya pilih orang yang terbaik, berikan target yang jelas. Masa jabatan lima tahun itu membuat orang yang bekerja menjadi lebih tenang. Kalau sering terjadi pergantian maka yang muncul mafia pejabat BUMN,” ujar Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, seperti dilansir detikFinance, pada Kamis (13/09/2018).

“Macam-macam, dulu saya pernah terima hampir seribu CV yang mengaku relawan tim sukses. Tapi ditolak, meskipun ada beberapa yang masuk karena sesuai dengan kompetensinya,” terangnya.

Di kesempatan berbeda, Said juga membeberkan bagaimana permainan mafia BUMN ini ikut memeras keuangan BUMN, sebagai balas jasa karena telah membantu masuknya seseorang menjadi petinggi BUMN.

“Penilaian subjektif menyebabkan munculnya mafia pejabat. Orang mau jadi petinggi BUMN cari lobi kekuasaan, dan pasti ada balas jasanya,” katanya di Jakarta, pada Kamis (28/03/2019).

“Mafia pejabat memeras direksi yang sudah ada. Kalau mau setor, bertahan, kalau nggak, berhenti. Jadi, kemungkinan besar ada setoran sehingga dia korupsi sehingga kalau lihat gajinya, nggak masuk akal,” ungkap Said.

Oleh karena itulah, pemerintah harus tegas memberantas permainan para mafia ini demi menyelamatkan BUMN kita. Jangan sampai, praktek – praktek kotor seperti ini terus dibiarkan sehingga terus – menerus menggerogoti BUMN ibarat sapi perah untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok.

Sudah saatnya, para pimpinan BUMN diisi oleh orang – orang yang berkompeten dan memiliki ketegasan dalam memberantas permainan para mafia di tubuh BUMN. Dengan begitu, BUMN bisa kita selamatkan dari keterpurukan.

 203 total views,  1 views today