KPK Didesak Segera Selidiki Putusan Menteri ESDM

0
Foto Arief Puyono

Lensa Media – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mendesak KPK agar segera menyelidiki dugaan adanya Siganture Bonus sebesar 500 juta USD yang merugikan keuangan negara dalam perpanjangan kontrak Blok Corridor di Sumatera Selatan.

Arief menilai, terdapat beberapa kejanggalan dan kemungkinan juga ada permainan dalam proses perpanjangan kontrak Blok Corridor. Padahal, kontrak Blok Corridor seharusnya habis di tahun 2023, tapi malah diperpanjang hingga 2043.

“Nah ini KPK harus bisa melakukan penyidikan dengan kasus Blok Corridor, jangan-jangan ada dugaan suap menyuap dan melawan aturan dan UU,” ujar Arief dalam keterangan persnya, Kamis (22/08/2019).

Arief menambahkan, seharusnya Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mendukung penguatan ketahanan energi dan menguntungkan negara, Blok Corridor diberikan hak pengelolaannya kepada Pertamina bukan kepada swasta asing.

“Permodalan dan kemampuan Pertamina sudah tak diragukan dan pasti mampu menguasai 100 persen pengelolaan Blok Corridor,” tegasnya.

Lebih mengherankan lagi, kenapa ada Signature Bonus yang dibayarkan oleh Pertamina kepada Blok Corridor sebesar 500 juta USD. Sudah sepatutnya keanehan ini diselidiki oleh KPK karena bisa jadi ada indikasi suap didalamnya.

“Logikanya mereka yang perpanjang kontrak, kenapa kita yang mengeluarkan uang. Ini jelas sangat aneh, KPK harus masuk,” kata Arief.

Diketahui, Blok Corridor ini dikendalikan oleh salah satu perusahaan CEJ yang seharusnya ini menjadi prioritas Pertamina. Lucunya lagi, Pertamina malah mengeluarkan uang lagi saat kontrak habis.

“Kontrak habis, tapi negara harus membayar. Ada yang salah dengan birokrat kita atau memang ada permainan,” tegas Arief.

Keputusan pemerintah yang memperpanjang Blok Corridor bagi pengelola eksisting. Sebab, blok yang habis masa kontraknya atau terminasi jadi tidak dapat diberikan sepenuhnya kepada perusahaan pelat merah, yakni Pertamina.

Kehadiran Permen No. 23 Tahun 2018 yang mencabut Permen ESDM No. 15 Tahun 2015. Sebab pada aturan sebelumnya, blok – blok yang habis atau terminasi seharusnya diberikan ke BUMN.

Namun, peraturan itu dicabut oleh Menteri ESDM, Alhasil, Permen No. 23 Tahun 2018 membuat pemerintah lebih mengutamakan perpanjangan kontraktor eksisting ketimbang Pertamina sebagai perusahaan milik negara yang bergerak di sektor migas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui perpanjangan kontrak kerja sama Wilayah Kerja (WK) Blok Corridor di Sumatera Selatan. Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menandatangani surat keputusan tersebut untuk tetap dikelola oleh operator eksisting hingga 2043 terhitung per Desember 2023.

Berdasarkan perpanjangan kontrak itu, maka ditetapkan pemegang hak participating interest (PI) ConocoPhillips (Grissik) Ltd sebesar 46% sebagai operator, Talisman Corridor Ltd (Repsol) sebesar 24%, dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor sebesar 30%. Hak partisipasi ini sudah termasuk PI 10% yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Jonan mengatakan keputusan perpanjangan ini diambil usai mempertimbangkan nilai investasi dan pelaksanaan komitmen kerja pasti (KKP) 5 tahun pertama. Kontrak bagi hasil Blok Corridor ini menggunakan skema Gross Split.

Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) 5 tahun pertama sebesar 250 juta dolar AS dan Bonus Tanda Tangan sebesar 250 juta dolar AS. Di samping itu, usai Desember 2023 nanti, PI Pertamina akan naik menjadi 30 persen dari sebelumnya hanya 10 persen.

 196 total views,  1 views today