Kuasa Hukum Korban Pengosongan Paksa Sentul City Klarifikasi ke Polda Jabar

0

BOGOR (Lensamedia.id) – Martin Iskandar, Tim LBH Sosio Legal telah memenuhi undangan klarifikasi oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar), pada Selasa (19/10/2021). Klarifikasi ini terkait dugaan pidana premanisme yang diduga suruhan PT Sentul City.

Martin Iskandar merupakan Kuasa Hukum Hendry Yuliansah, pemilik Villa dan Sanggar Seni yang dikenal dengan Studio Zoom 8, di Kampung Tepos, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Aset tersebut dikosongan secara paksa diduga dilakukan oknum preman bayaran itu, terjadi pada 11 Oktober 2021.

Dalam memenuhi klarifikasi, Martin bersama tim LBH Sosio Legal yaitu Yuda, Rizki aAditio dan Rian Amirul Haqim. Klarifikasi ke Polda Jabar ini setelah mereka melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jabar karena korban merasa dirugikan secara moral dan materil.

“Soal intimidasi oleh oknum Premanisme yang diduga suruhan oleh PT Sentul City untuk ditindak-lanjuti laporan pidana intimidasi sehingga korban merasa dirugikan secara moral dan materil,” kata Martin Iskandar, advokat LBH Sosio Legal kepada awak media.

Martin menyebutkan, berdasar keterangan oknum preman itu, mereka mendapat perintah pengosongan secara paksa dari PT Sentul City. Padahal, kata Martin, dalam amar putusan Majelis Hakim, dari setiap tingkatan pemeriksaan secara jelas dan terang tidak satupun memerintahkan untuk mengosongkan lahan Villa dan Sanggar Seni tersebut.

Ironisnya, kata Martin, beberapa oknum preman tersebut melakukan pengosongan secara paksa aset milik Hendri Yuliansyah yang berdiri di atas tanah seluas 8.800 M2 dan telah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bogor Nomor: 591.2/002/00841/BPT/2013 tentang pemberian izin peruntukan penggunaan tanah.

“Tindakan beberapa orang oknum preman yang diduga suruhan pihak PT Sentul City melakukan pengosongan secara paksa tanah dan bangunan tersebut, jelas sangat merugikan klien kami,” tegasnya.

Apalagi, menurut Martin, kliennya sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar retribusi mendirikan bangunan gedung (IMBG) sebesar Rp63.173.000 dengan bukti SKRD Nomor: 0308041 tertanggal 14 Agustus 2014.

Dikatakan Martin, melihat dari sudut pandang hukum, upaya pengosongan secara paksa atau eksekusi suatu objek perkara harus melalui permohonan ke Pengadilan, dengan prosedur-prosedur yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh hukum.

“Apabila eksekusi objek perkara tersebut tanpa melalui permohonan ke Pengadilan maka terdapat kesalahan dan kesewenang-wenangan,” pungkasnya. (Anm)

 60 total views,  1 views today