Simalungun | Lensamedia.id – Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Simalungun harus benar-benar dikawal. Budi (Nama Inisial) yang juga Tim Sukses salah satu calon bupati Pilkada Simalungun, telah membuat rilis terkait dugaan tidak netral oknum anggota TNI dalam Pilkada Simalungun.
“kami melihat ada oknum anggota TNI yang tidak netral dalam Pilkada Simalungun, maka dari itu kami menghimbau agar Masyarakat dan pihak berwajib harus benar-benar mengawasi dan mengusut” Tulis Salah satu sukses yang tidak mau disebutkan namanya, dalam Pres Reales yang dikirim ke lensamedia.id Kamis, (5/11/2020).
Kabupaten Simalungun beberapa minggu ini telah menjalani eksekusi bantuan sembako Program Keluarga Harapan (PHK) yang akan di bagikan masyarakat, pembagian bantuan sembako tersebut berbarengan dengan kampanye Pilkada Kabupaten Simalungun.
“jadi waktu bantuan PKH turun dari ke tempat pengumpulan sembako, terlihat beberapa oknum TNI yang menjaga sembako tersebut, namun ketika esok paginya kami pantau sampai dibagikan ke masyarakat bantuan sembako tersebut berubah yang tadinya PKH menjadi embel-embel bantuan Sosial oleh salah satu pasangan calon Bupati Simalungun, kaget lah kami melihat oknum TNI yang seharusnya menjaga, namun pas dibagikan ke masyarakat berbeda” terang Budi (Nama Inisial).
Seharusnya TNI-Polri menjaga netralitasnya dalam momentum politik apapun, sesuai dengan Fakta Integritas yang di tanda tangani, dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI-Polri.
“dugaan tersebut menjadi pelajaran, agar masyarakat dan pengawas terkait benar-benar serius memantau serta mengawasi netralitas TNI-Polri, agar para oknum yang nakal tidak berulah” tutup salah satu tim sukses calon Bupati Simalungun. (02l)
849 total views, 1 views today
