Lensa Media – DPR memiliki peran penting dalam memperkokoh ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, yang muncul dari radikalisme dan separatisme serta penyebaran narkoba di kalangan generasi muda,pentingnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan.
Stabilitas tersebut adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, ia menyebut berbagai program pemerintah di bidang ekonomi yang mengalami peningkatan dan berdampak positif bagi negara , antara lain hilirisasi nikel, dan peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO), karet, bauksit dan lain sebagainya.
Hal itu disampaikan oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dalam acara Pembukaan Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Anggota DPR RI dan DPD RI periode 2019-2024, di Jakarta, Senin (26/08/2019),
“Salah satu contoh upaya peningkatan nilai tambah yang sudah dilakukan adalah hilirisasi nikel menjadi stainless steel dan komponen lithium battery, yang telah berdampak kepada peningkatan ekspor, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan penerimaan pajak, serta transfer teknologi. Upaya peningkatan nilai tambah ini akan diperluas kepada CPO, karet, bauksit, batubara dan lain-lain,” tambahnya.
Kemudian Menko Luhut meminta para hadirin untuk mengantisipasi eskalasi perang dagang antara AS dan Tiongkok yang terus meningkat telah mengancam perekonomian global diambang resesi.
“Fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat dalam menghadapi ancaman tersebut, karena masih mampu tumbuh diatas 5%, inflasi yang terkendali, dan angka kemiskinan serta gini ratio yang terus turun. Pemerintah tetap waspada dan telah menyiapkan langkah-langkah taktis jika perekonomian global memburuk,” jelas Menko Luhut.
Menurutnya salah satu langkah terbaik adalah menarik investasi guna mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam di Indonesia. Langkah-langkah menarik Investasi sudah dilakukan melalui percepatan perizinan dan pemberian insentif.
Perubahan Nomenklatur Kementerian
Pada kesempatan yang sama ,saat ditemui oleh para wartawan, Menko Luhut pun menjawab mengenai adanya kabar perihal perbahan nomenklatur Kementerian yang akan dilaksanakan pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut adalah Hak Prerogatif Presiden dan dirinya menghormati apapun keputusan Presiden nantinya.
“Itu adalah hak prerogatif Presiden, biarkanlah nanti Bapak Presiden yang memutuskan, intinya semua program pemerintah selalu kita buat studinya supaya kita dapat melihat untung ruginya dahulu dari setiap kebijakan. Bukan yang asal mau-mau saja, Presiden bukan figur yang semau-maunya beliau, beliau selalu melakukan kajian, pembanding dan studi segala macamnya, itulah yang nanti dipaparkan kembali dan siap diambil keputusan,” ujarnya.
513 total views, 1 views today
